Chat Online dengan kami

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday158
mod_vvisit_counterYesterday434
mod_vvisit_counterThis week1399
mod_vvisit_counterLast week4248
mod_vvisit_counterThis month15221
mod_vvisit_counterLast month18526
mod_vvisit_counterAll days415778

We have: 5 guests online
Your IP: 107.21.67.191
 , 
Today: Apr 23, 2014

See 10-Day Forecast

Kewenangan PDF Cetak E-mail

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2002;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
  5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Kabupaten

Beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan  Pemerintah Kabupaten/ Kota di bidang Kepegawaian, antara lain:

a. Penyusunan Formasi

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun formasi pegawai negeri sipil daerah setiap tahunnya, yang kemudian penetapannya dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.

B. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil Daerah Kabupaten/ Kota setelah mendapat Nomor Induk Pegawai negeri sipil daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

c. Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota bagi calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota, termasuk calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

d. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/ Kota dan pegawai negeri sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, kecuali:

1) Kenaikan pangkat anumerta;

2) Kenaikan pangkat pengabdian.

e. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

f. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota dan pegawai negeri sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah.

g. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota.

h. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah kecuali bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota yang :

1) tewas;

2) meninggal dunia;

3) cacat karena dinas; atau

4) mencapai batas usia pensiun.